Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengikuti kegiatan zoom Meeting yang di gelar oleh KPU RI dalam rangka Knowledge Sharing Bakohumas, bertindak sebagai Penyaji Utama Adalah KPU Kalimantan Timur. Dalam rangka memperkuat fungsi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Republik Indonesia menggelar kegiatan Knowledge Sharing Bakohumas bersama KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota secara daring dan luring, pada senin, 27/10/2025.  Kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik dalam pengelolaan kehumasan di jajaran penyelenggara pemilu. Pada kesempatan kali ini, KPU Provinsi Kalimantan Timur didaulat sebagai penyaji utama, membagikan strategi dan inovasi mereka dalam membangun komunikasi publik yang efektif serta memperkuat citra positif lembaga. Dalam paparannya, tim Humas KPU Kalimantan Timur menyampaikan berbagai inisiatif kreatif yang telah dilakukan, mulai dari pengelolaan konten media sosial, sinergi dengan media massa, hingga penguatan peran Bakohumas di tingkat kabupaten/kota. Inovasi tersebut menjadi inspirasi bagi KPU daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Kegiatan Knowledge Sharing ini turut diikuti oleh jajaran pejabat dan staf kehumasan KPU RI, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi dan keseragaman arah komunikasi publik, guna mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Di akhir kegiatan, perwakilan KPU RI memberikan apresiasi kepada KPU Kalimantan Timur atas kontribusinya dalam berbagi praktik baik, serta menekankan pentingnya kolaborasi antarhumas di seluruh tingkatan lembaga KPU untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat.

Tutuyan  — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melaksanakan apel pagi rutin yang berlangsung di halaman kantor KPU Boltim. Kegiatan apel ini dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas, dan SDM) Ikal Salehe pada Senin 27/10/2025.  Dalam arahannya, Kadiv Ikal menyampaikan pentingnya menjaga disiplin, kekompakan, dan semangat dalam bekerja terkait pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan, khususnya dalam upaya menyelesaikan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian dan Divisi. Ia juga menekankan agar seluruh jajaran sekretariat dan divisi senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. “kita harus terus menjaga integritas dan profesionalitas dalam bekerja, hal ini untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin, dan memastikan setiap program dan pekerjaan berjalan sesuai arahan  dan tujuan lembaga,” ujar Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Boltim, Ikal Salehe.  Apel pagi ini diikuti oleh seluruh pegawai sekretariat KPU Boltim dengan penuh khidmat dan semangat. Kegiatan ditutup dengan doa bersama serta penegasan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam menghadapi agenda pekerjaan minggu berjalan.

KPU RI gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota., Selasa, 21 Oktober 2025, yang diikuti secara daring oleh KPU Kabupaten / Kota se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta meningkatkan kualitas pengawasan khususnya di lingkungan KPU RI. KPU Boltim menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal dalam setiap kegiatan kepemiluan di tingkat daerah. Rakor ini diikuti oleh Ketua KPU Boltim Rusmin Mamonto, dan Ketua Divisi Sosdiklih Parhubmas dan SDM Ikal Salehe, serta jajaran staf Sekretariat KPU Boltim. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai strategi pengawasan yang melekat, mekanisme pelaporan hasil pengawasan, serta langkah-langkah antisipatif terhadap potensi pelanggaran administrasi. Kegiatan Rakor ini selain diisi dengan diskusi dan tanya jawab baik yang hadir secara memikat maupun berani, juga menyampaikan materi dari berbagai narasumber yang berasal dari pemangku kepentingan dan Instansi terkait seperti BPKP, Kepolisian, KPK, dan BPK. Narasumber dari masing-masing instansi memaparkan materi antara lain terkait : 1. Sekilas Penyelenggaraan SPIP; 2. Sinergitas KPU dan APH dalam penanganan dan penyelesaian kasus TIPIKOR; 3. Peran APIP dan Biro Hukum atas kasus Tipikor pada KPU; 4. Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS); 5. Komitmen penyelesaian tindak hasil pemeriksaan lebih lanjut. Terkait kasus Tipikor yang terus berulang di lingkungan kerja disebabkan oleh karena kelemahan dalam pengendalian yang ada di Internal organisasi. “Mengapa terus berulang kasus yang berbeda tetapi polanya sama terkait kasus korupsi? Hal itu disebabkan lemahnya pengendalian di Internal” ujar Direktur BPKP yang juga merupakan salah satu Narasumber dalam kegiatan Rakor. Melalui kegiatan ini, KPU diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal yang efektif dan berintegritas, sehingga setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.

Tutuyan,– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kembali melaksanakan Rapat Pleno Rutin (RPR) yang berlangsung di ruang rapat sekretariat KPU Boltim. Senin, 20/10/2025 Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Boltim Rusmin Mamonto, serta dihadiri oleh seluruh anggota komisioner dan jajaran sekretariat. Agenda rapat kali ini membahas evaluasi kegiatan minggu sebelumnya serta penyusunan agenda kerja minggu berjalan. Dalam arahannya, Ketua KPU Boltim menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-divisi dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan evaluasi pekerjaan dan bertanggung jawab untuk semua tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selain evaluasi kegiatan, rapat juga membahas terkait, pelatihan SDM, serta tindak lanjut hasil pemantauan kegiatan di tingkat sekretariat di masing-masing Bagian. Melalui rapat pleno rutin ini, KPU Boltim berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja dalam melayani publik.

Tutuyan — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) resmi meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sebagai langkah baru dalam mengukur tingkat keterlibatan masyarakat secara lebih mendalam dalam proses demokrasi. Kegiatan peluncuran IPP ini digelar di Jakarta, Sabtu (18/10/2025), dan diikuti secara daring oleh seluruh jajaran KPU provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kegiatan tersebut diikuti melalui Zoom Meeting oleh Divisi Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Parhubmas) serta SDM KPU Boltim, Ikal Salehe, didampingi Kasubbag Parmas Hendra V.S. Marentek, dan Staf Parmas Abdul Wahid Ibrahim. Dalam kegiatan tersebut, Komisioner KPU RI August Mellaz menjelaskan bahwa peluncuran IPP merupakan bentuk inovasi untuk mengukur kualitas partisipasi masyarakat, bukan hanya kuantitas. “IPP menjadi media untuk mendokumentasikan segenap proses pembelajaran dalam visi pendidikan pemilih berkelanjutan, yang fase pertamanya merekam inisiatif dan kemudian inovasi yang mendorong partisipasi,” jelas Mellaz. Sulawesi Utara masuk dalam empat Provinsi Paling Partisipatif : Dari hasil pengukuran IPP, empat provinsi menempati posisi tertinggi dalam kategori participatory, yakni: •            Jawa Timur (80,87%) •            Jawa Tengah (79,10%) •            Sulawesi Utara (79,05%) •            Sulawesi Selatan (78,27%) Sementara itu, 31 provinsi lainnya masuk dalam kategori engagement, dan hanya 2 provinsi berada di level involvement. Pada tingkat kabupaten/kota, terdapat 24 daerah participatory, 446 daerah engagement, dan 38 daerah involvement. Dorongan untuk Daerah dan Tantangan ke Depan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa peningkatan partisipasi pemilih masih menjadi pekerjaan besar. Menurutnya, inovasi dan riset harus terus dilakukan agar masyarakat tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga aktif dalam seluruh proses demokrasi. “Partisipasi yang bermakna adalah ketika masyarakat tidak hanya memilih, tapi juga memahami dan ikut menjaga proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan inklusif,” ujar Afifuddin. Melalui partisipasi dalam kegiatan nasional ini, KPU Boltim menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih di tingkat lokal. Kadiv Parhubmas dan SDM, Ikal Salehe, menyampaikan bahwa peluncuran IPP menjadi inspirasi bagi KPU Boltim dalam mengembangkan pendekatan baru agar partisipasi masyarakat semakin berkualitas. Makna Bagi Demokrasi Lokal : Peluncuran IPP menandai perubahan paradigma dalam pengukuran partisipasi demokrasi — dari sekadar “berapa banyak yang hadir di TPS” menjadi “seberapa bermakna keterlibatan mereka”.

Hari ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hadir di SMA Negeri 1 Tutuyan untuk menggelar sosialisasi pendidikan pemilih pemula. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang proses pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pengenalan partai/calon/visi & misi, hingga mekanisme pencoblosan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Boltim Ikal Salehe, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Nugroho Lasabuda, Ketua Divisi Perencanaan Data dan informasi Adchilni Abukasim yang sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Dalam penyampaiannya, Ikal Salehe menjelaskan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga demokrasi serta mengajak para siswa untuk aktif menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Selain mendapatkan materi seputar kepemiluan, para siswa juga diajak berdiskusi dan berpartisipasi dalam simulasi pengumpulan suara. Kegiatan berlangsung dengan antusias dan penuh semangat dari peserta. KPU Boltim berharap melalui kegiatan ini, para siswa dapat menjadi agen perubahan dan duta demokrasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat.