Tingkatkan Pengendalian Internal, KPU BOLTIM Lakukan Evaluasi Kartu Kendali SPIP Triwulan III Tahun 2025 melalui daring dengan KPU Provinsi SULUT
Kamis, 08 Januari 2026
BOLTIM - Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Timur (KPU BOLTIM) melaksanakan evaluasi atas penyampaian dan pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan III Tahun 2025 secara daring dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (KPU Provinsi SULUT) Bersama KPU Kabupaten/Kota se–Sulawesi Utara pada hari Kamis, 08/01/2026 bertempat di Sekertariat KPU Boltim.
Kegiatan ini di hadiri Ketua KPU Provinsi Sulut Kenly M. Poluan, dan di buka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulut Meidy Tinangon, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi SULUT Ibu Lanny Ointu. Kegiatan diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Boltim Wardoyo Elias, Sekretaris KPU Boltim Dolfie R.S Kereh, S.Sos, M.Si, Kasubag Hukum dan Teknis Penyelenggara Intan R. Panekey, dan staff Pelaksana selaku Operator SPIP.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan kewajiban pelaporan Kartu Kendali SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan catatan untuk dilengkapi dan diperbaiki beberapa aspek antara lain terkai dengan kedisiplinan pegawai, giat administrasi, digitalisasi arsip kantor, laporan hasil evaluasi dari KPU Provinsi Sulut terhadap KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi SULUT, serta tanggapan dari KPU Kabupaten/Kota Se-Sulut terkait hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti.
“Kenapa harus wajib hadir dalam setiap kegiatan yang diadakan,khususnya berkaitan dengan kartu kendali SPIP, agar semua paham terkait dengan kepatuhan pengiriman dokumen maupun substansi kesesuaian dokumen sebagai dasar dalam membuat kebijakan setiap bulannya”. Ujar Ketua KPU Provinsi Sulut.
Melalui evaluasi ini, KPU Provinsi Sulawesi Utara mendorong seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPIP, khususnya dalam penguatan budaya sadar risiko, perbaikan dokumentasi pengendalian, serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
KPU Provinsi Sulawesi Utara menegaskan bahwa penerapan SPIP yang efektif dan berkesinambungan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. Oleh karena itu, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan tindak lanjut bagi KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SPIP pada triwulan berikutnya.
....
