Berita Terkini

Jumat (29/10/2021) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kembali Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Workshop kehumasan yang dilaksanakan KPU Republik Indonesia (RI) edisi hari terkahir yang  mengusung agenda penghargaan Humas KPU RI tahun 2021 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota. Kegiatan ini sendiri telah dilaksanakan sejak hari Rabu (27/10/2021). Dilaksanakan dengan metode gabungan dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring), Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Anggota Divisi Sosdiklih KPU Boltim, Sekretaris KPU Boltim, Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Boltim serta Operator PPID dan Admin/Operator Web KPU Boltim. Hari Pertama,  Rabu (27/10/2021) terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama mengusung tema “Urgensi Aksebilitas Pelayanan Informasi Kepemiluan” dengan narasumber Gede Narayana (Ketua Komisi Informasi Pusat). Kemudian sesi kedua dengan tema “Strategi Meningkatkan Engagement Media Sosial KPU Dalam Penyebarluasan Informasi Kelembagaan Dan Kepemiluan” dengan narasumber Noudhy Vaidryno (Facebook Indonesia). Hari kedua (28/11/2021) terbagi dalam 3 (tiga), sesi ketiga dengan tema  “Penulisan Berita Jurnalistik Kelembagaan dan Kepemiluan” dengan narasumber Antony lee (Wartawan Senior Kompas), “. Sesi keempat dengan tema “fotografi jurnalistik”, narasumber Imam Sukamto (Wartawan Foto Senior Tempo) dan Sesi Kelima dengan tema “Teknik Komunikasi dan Penyampaian Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan” dengan narasumber Putri Ayuningtyas (Public speaker/Jurnalis/TV anchor). Di akhir Acara, Plh. Ketua KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan dengan adanya kegiatan ini agar kedepan ada perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi Publik KPU kepada masyarakat dan kualitas pelayanan kehunmasan. Selain itu, agenda tindaklanjut dari kegiatan ini adalah perbaikan PKPU dan Regulasi KPU terkait dengan PPID yang akan disesuaikan dengan PERKI terbaru (PERKI 1 Tahun 2021), Reformulasi Buku Panduan pengelolaan Website, peningkatan aplikasi PPID mobile dan dan menyusun panduan strategi dan kebijakan Kehumasan, serta berbagai pengembangan pelayanan kedepan.

Tutuyan, (26/10/2021) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara  Daring Melalui aplikasi Zoom meeting. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Divisi Perencanaan Dan Data,  Kepala Sub Bagian Program dan Data dan Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardilles Mewoh membuka Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sulut, Selasa 26 Oktober 2021. Dalam arahannya sebelum membuka kegiatan, Mewoh menegaskan bahwa meskipun sifatnya non tahapan pemilihan, namun demikian prinsip-prinsip pemutahiran data pemilih perlu diperhatikan. "Bagaimana caranya agar supaya data-data yang terinput benar-benar valid," ungkap Mewoh. Lanjutnya lagi, terkait dengan penggunaan  sistem informasi data pemilih berkelanjutan (Sidalihjut), mohon supaya kita lebih cermat dan detil dalam bekerja.  Mewoh berharap ke depan prinsip-prinsip pemutahiran data pemilih bisa diaktualisasikan dalam pelaksanaan PDPB. "Jika saat pemutahiran berkelanjutan ini, kita bekerja cermat dan data yang terinput benar-benar valid maka hal tersebut akan sangat membantu disaat tahapan pemutahiran data pemilih pemilu dan pemilihan tahun 2024," harap Mewoh.  *Sumber KPU Provinsi SULUT

Tutuyan 26/10/2021)  KPU Sulawesi Utara menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, atau dikenal dengan istilah E-Monev. Rapat yang menggunakan metode daring melalui aplikasi Zoom meeting ini mengikutsertakan seluruh Sekretaris, Kasubbag Keuangan Umum & Logistik,  Kasubbag Perencanaan dan Data, Kasubbag Hukum, dan Kasubbag Teknis Se-Sulawesi Utara.  Kepala Bagian Perencanaan Data Organisasi dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Raymond Mamahit, membuka Rapat tersebut pada pukul 15.00 WITA dan menyampaikan agar para Kasubbag KPU Kabupaten/Kota Mengisi Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan serta memperhatikan penyampaian Instrumen ini secara tepat waktu, acara ini dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kasubbag Perencanaan dan Data provinsi Sulut, Ibu Lani Alow.  Kehiatan ini ditutup secara resmi oleh Kepala Bagian Program Data Organisasi dan SDM Bapak Raymond Mamahit. (Inri Nangka)

Tutuyan (26/10/2021), KPU Boltim mengikuti rapat koordinasi terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulut. Rakor ini diikuti oleh 15 KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara secara daring. Adapun peserta dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota adalah Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasub dan Staf bagian teknis. Rakor dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara DR. Ardiles Mewoh. Dalam sambutannya, Ardiles menyampaikan beberapa hal penting. Intinya, agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan rakor ini dengan serius, agar tercipta  pemahaman yang sama terkait regulasi untuk proses pengambilan sebuah keputusan di Kabupaten/Kota masing-masing.  Selanjutnya, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Sulawesi Utara, Yessi Momongan selaku narasumber dalam kegiatan rakor tersebut menyampaikan materi-materi penting berkaitan mekanisme PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Yessi menegaskan, setiap komisioner harus memahami dasar hukum, definisi, batas waktu, alasan pemberhentian. Lanjutnya, perlu diperhatikan juga terkait mekanisme klarifikasi, calon PAW yang dinyatakan tidak memenuhi syarat penetapan calon PAW, dan berbagai permasalahan PAW, serta upaya hukum dari calon pengganti yang diberhentikan oleh partai. ada juga persoalan kepengurusan ganda, dan Potensi PAW dalam tahapan pemilihan. Untuk memaksimalkan kegiatan Rakor, KPU Provinsi memberikan ruang pada peserta mengajukan pertanyaan melalui Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sulut, Rudi Lalonsang sebagai Moderator. Untuk mengakomodir pertanyaan dari peserta dibuat dalam dua sesi, masing-masing sesi terdiri dari 3 penanya. Semua pertanyaan yang menyangkut PAW telah dijelaskan secara runut oleh Ibu Yessi Momongan. Dari simpulan hasil rakor hari ini, Kadiv teknis mengingatkan agar belajar dari pengalaman Kab/Kota yang melakukan PAW untuk kita lebih teliti dan cermat dalam proses mengambil keputusan. Sebelum rakor ditutup oleh Ibu Yessi Momongan, beliau berpesan jika ada hal-hal yang belum sempat dibahas dalam rakor kali ini, akan dilaksanakan diskusi baik melalui wa grup maupun dalam pertemuan-pertemuan resmi lainnya. (Victor Losa)

Tutuyan (26/10/2021)  Teman pemilih, KPU Boltim telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang penilaian risiko (Risk Assesment). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya/workshop Risk Assessment yang digelar KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kamis 14 Oktober 2021 lalu. FGD tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota, sekretaris, kasubag dan staff. Pembahasan dilakukan secara detail terkait analisis lingkungan eksternal dan internal. Kriteria dan skala kemungkinan terjadinya risiko, penetapan tujuan level entitas, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko dan pemantauan risiko. (Chylvia Sondakh)

Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno didampingi Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Wahyu Yudi Wijayanti mengikuti Penandatanganan Nota Kesepahaman/Kesepakatan Penempatan Lulusan PKN STAN Tahun 2021 antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara virtual yang digelar Kemenkeu RI, Kamis (21/10). Lulusan PKN STAN 2021 akan ditempatkan di KPU dan 77 instansi pusat dan daerah lainnya di berbagai wilayah di Indonesia untuk pemenuhan SDM pengelola keuangan. Dalam seremoni tersebut ditayangkan juga video testimoni Menkeu SRI Mulyani dan Mendagri Tito Karnavian, serta dihadiri Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi, Kepala Biro SDM Kementerian Keuangan Rukijo, dan perwakilan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.