
KPU Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 15 Kabupaten/Kota, Kamis 14 April 2022, melalui aplikasi Zoom Meeting. Sebagai peserta yaitu Kadiv Data, Kasubag serta operator dari 15 Kabupaten/Kota. Rakor dibuka oleh salah satu Komisioner KPU Provinsi Bapak Meidy Tinangon. Dalam sambutannya, Tinangon menekankan bahwa kegiatan Pemetaan TPS adalah momentum untuk mendeteksi dini, serta mengantisipasi permasalahan yang bisa muncul saat tahapan pembuatan TPS. Usai dibuka secara resmi, Rakor kemudian dipimpin oleh Ketua Divisi (Kadiv) Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi, Ibu Lanny Ointu. Selanjutnya Ointu meminta Kadiv Data Kabupaten/Kota mempresentasikan hasil pemetaan yang sudah dilakukan masing-masing. Ointu memeriksa setiap kabupaten kota, apakah sudah memetakan sesuai regulasi, diantaranya, jumlah 300 pemilih maksimal di setiap TPS apakah sudah dimasukkan dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih), dan disinkronisasi dengan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara online. Ointu menambahkan bahwa untuk TPS saat ini dari semua kabupaten kota bisa jadi akan bertambah lagi dikarenakan pemilih yang belum merekam KTP yang akan terus disingkronisasi ke dalam PDPB bulan berjalan, jika nantinya sudah memiliki KTP. Kadiv Data KPU Boltim, Adchilni Abukasim melaporkan, untuk TPS Pemilu tahun 2019 berjumlah 225 TPS dengan 53.517 pemilih. Sementara TPS yang sedang dipetakan dan disingkronisasi dengan PDPB yaitu berjumlah 229 TPS dengan 55.069 Pemilih. TPS di Boltim mengalami kenaikan sebanyak 4 TPS dari pemilu 2019 ke PDPB 2022. Rakor kemudian ditutup oleh Ketua KPU Provinsi, bapak Ardiles Mewoh. Sebelum menutup kegiatan, Ardiles menyampaikan, dalam mengimplemntasikan regulasi tentang Data Pemilih, setiap penyelenggara harus membaca dengan teliti. Pemutakhiran Data Berkelanjutan, harus dikerjakan sepenuh hati. Sebab hasilnya akan digunakan pada PEMILU 2024 nanti. Terakhir Ardiles mengingatkan bahwa beberapa KPU kabupaten/kota yang masih ada permasalahan terkini Sumberdaya Manusia, agar dibahas bersama dan segera dicarikan solusinya. (Intan)