KPU Boltim Gelar Rapat Tim Asesor Penilaian Maturitas SPIP
Tutuyan — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggelar Rapat Tim Asesor Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kantor KPU Boltim, Kamis (24/7/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
Rapat dibuka oleh Ketua KPU Boltim Rusmin Mamonto. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarsubbagian dalam proses pengisian dokumen penilaian. “Pengisian Kertas Kerja dan Penilaian Kerja membutuhkan keterlibatan aktif seluruh subbagian. Ini bukan pekerjaan satu divisi saja, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan penilaian berjalan maksimal,” tegasnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris KPU Boltim Dolfie Kereh, Kasubbag Teknis dan Hukum Intan R. Panekey, Kasubbag Hubmas dan SDM Hendra V.S. Marentek, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik Saiful Sukardi, dan Staf Pelaksana divisi Hukum.
Harapan dari Rapat Tim Asesor Penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah untuk memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu. Tujuan dan Harapan Utama KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk meningkatkan sinergi antar bagian dalam pengisian dokumen penilaian SPIP, agar prosesnya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit, melainkan kolaborasi seluruh bagian. Memperdalam pemahaman teknis tentang pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP, termasuk integrasi parameter seperti Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian internal, sehingga risiko pelaksanaan program dapat dikenali dan diminimalkan.
Menumbuhkan budaya pengawasan internal yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam setiap proses kerja kelembagaan. Mencapai level maturitas SPIP yang lebih tinggi, dari level rintisan hingga optimum, di mana sistem pengendalian telah menjadi bagian dari budaya organisasi. Rapat ini juga menjadi momentum penting bagi KPU untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip good governance, serta kesiapan menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks.
