KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Mengikuti Rakor Komprehensif: Kearsipan, BMN, Pembangunan ZI, Sekaligus Luncurkan Buku Hukum Pilkada
Manado, KPU Provinsi Sulawesi Utara – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung komprehensif selama dua hari, Kamis (13/11/2025) hingga Jumat (14/11/2025). Bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan ini membahas isu-isu krusial mulai dari Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pembangunan Zona Integritas (ZI), dan ditutup dengan acara penting: Peluncuran Buku Hukum dan Pengawasan Pilkada.
Fokus Utama Rakor: Tata Kelola Lembaga yang Bersih
Rakor ini menjadi forum penting bagi jajaran KPU Sulut untuk memperkuat tata kelola internal. Hadir dalam kegiatan tersebut, seluruh jajaran pimpinan dan sekretariat, meliputi Ketua KPU Provinsi Sulut, Para Ketua Divisi, Sekretaris KPU Provinsi Sulut, dan Para Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik (Kasubbag KUL).
Pada sesi kearsipan dan BMN, penekanan utama diberikan pada pentingnya pengelolaan aset dan dokumen secara tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan BMN yang baik merupakan cerminan dari pertanggungjawaban publik, sementara penataan kearsipan yang terstruktur adalah kunci untuk memelihara memori kelembagaan dan memudahkan audit di masa mendatang.
Selanjutnya, pembahasan mengenai Pembangunan Zona Integritas (ZI) difokuskan pada penguatan komitmen KPU Sulut untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seluruh peserta berkomitmen untuk menyatukan langkah dan konsisten dalam menerapkan reformasi birokrasi demi pelayanan kepemiluan yang bersih dan akuntabel.
Peluncuran Buku Hukum Pilkada
Puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah Launching Buku Hukum dan Pengawasan Pilkada yang digelar pada Kamis (13/11/2025).
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut menjelaskan bahwa penerbitan buku ini merupakan kontribusi KPU Sulut dalam mengembangkan khasanah kepemiluan di Indonesia. Karya ilmiah populer ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi internal penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi referensi akademis dan rujukan praktis untuk penyelenggaraan Pilkada berikutnya.
Acara peluncuran ditandai dengan penekanan tombol publish ke laman monografi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU, diikuti dengan penyerahan buku kepada penulis dan editor. Kehadiran para pimpinan dan Kasubbag KUL di seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut menandai keseriusan dan komitmen lembaga untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, khususnya di bidang hukum dan pengawasan.
